Catatan Akhir Tahun Bidang Perumahan: Backlog 7,4 Juta, FLPP, dan UU Perkim

JAKARTA, Pembangunan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat terutama terkait dengan masih besarnya ‘backlog’ (kekurangan) perumahan yang mencapai jumlah sekitar 7,4 juta rumah pada tahun 2009. Disamping itu, masih sekitar 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak.

Sementara permukiman kumuh semakin meluas yang diperkirakan telah mencapai 57.800 ha. Selain juga proporsi rumah tangga yang belum mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli masih mencapai 22,06 persen (2007). Demikian diungkapkan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dalam catatan akhir tahun 2010 Kemenpera, Selasa (28/12/10). Suharso mengatakan, pemerintah menyadari hal ini sepenuhnya sehingga alokasi pembangunan perumahan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 meningkat hampir 5 kali lipat dibanding alokasi pada RPJMN periode sebelumnya (2005-2009). Pembangunan perumahan sudah seharusnya mendapat perhatian sepenuhnya dengan mempertimbangkan bahwa perumahan merupakan hak asasi manusia. Hal ini telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
Pertama, UUD RI 1945 pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Ketiga, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Ecosoc Pasal 11 bahwa negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Selain juga bahwa Tujuan 7 Target 11 Millenium Development Goals adalah meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di permukiman kumuh. Keluarga Indonesia berhak tempati rumah layak huni Menurut Menpera, kesemuanya ini kemudian melandasi Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyatakan visi pembangunan perumahan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2010-2014, adalah setiap keluarga Indonesia menempati rumah yang layak huni. Visi ini akan dicapai melalui serangkaian misi. Pertama, meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Kedua, meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Ketiga, mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, Keempat, meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman. Kelima, meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mencapai visi tersebut, telah dialokasikan dana dalam RPJM 2010-2014 sebesar Rp.13,69 triliun, belum termasuk dana subsidi sebesar Rp. 21,62 triliun. Pada tahun 2010 telah teralokasi dana Rp. 964,5 miliar, ditambah subsidi sebesar Rp. 3,099 triliun. Pagu definitif untuk tahun 2011 mencapai Rp. 2,759 triliun, ditambah subsidi sebesar Rp.4,268 triliun. Kemampuan penyerapan alokasi dana terlihat menggembirakan. Realisasi dana mencapai Rp.909,96 miliar atau 94,34 persen dari pagu, sementara realisasi dana subsidi mencapai Rp.2,99 triliun atau 96,5 persen dari pagu. Alokasi dana tersebut untuk memenuhi target-target sampai tahun 2014 di antaranya adalah pertama, rumah susun sejahtera sewa sebanyak 380 twin block, kedua fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 50.000 unit;

ketiga, fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas swadaya sebanyak 50.000 unit;keempat fasilitasi pembangunan PSU kawasan sebanyak 700 ribu unit. Kelima, fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 50.000 unit; keenam, fasilitasi dan simulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 ha; ketujuh, fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi sebanyak 30.000 unit; kedelapan, fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 5.000 unit; kesembilan, bantuan subsidi perumahan bagi 1,35 juta unit.

UU Perumahan dan Permukiman Menpera Suharso Monoarfa menjelaskan, memasuki akhir Desember 2010, beberapa hal siginifikan yang telah dicapai terkait misi dan target dalam Renstra Kemenpera 2010-2014 adalah Pertama, meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. Terselesaikannya Undang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 17 Desember 2010; Kedua, meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Telah terbangunnya rumah susun sejahtera sewa sebanyak 49 unit, terselesaikannya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 2.000 unit; fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas swadaya sebanyak 20.000 unit; fasilitasi pembangunan PSU kawasan sebanyak 13.050 ribu unit. Juga fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 13.350 unit; fasilitasi dan simulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 30 ha; fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi sebanyak 7.500 unit; fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 1.000 unit; Ketiga, mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang. Telah diluncurkan pada pertengahan tahun 2010, program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang memungkinkan tersedianya dana murah jangka panjang bagi kredit pemilikan rumah dan kredit investasi pembangunan perumahan. Program FLPP ini menggantikan skema subsidi uang muka dan subisidi selisih bunga. Program FLPP yang bersifat pembiayaan sekaligus juga membantu menghemat dana pemerintah, karena sifatnya yang tidak habis terpakai. Saat ini telah berhasil dibiayai sebanyak 18.935 rumah; Keempat, meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui program Dekonsentrasi lingkup Kemenpera telah berhasil dilakukan pengembangan data perumahan di 33 provinsi, yang berpotensi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, kemitraan dengan pemangku kepentingan dijalin melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Rencana Kemenpera Tahun 2011 Menpera Suharso menambahkan, melanjutkan pencapaian tahun 2010, direncanakan akan dilakukan beberapa kegiatan penting sepanjang tahun 2011 di antaranya adalah Pertama, meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan menyelesaikan Undang Undang Rumah Susun, melakukan sosialisasi UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelesaikan Undang-Undang Rumah Susun dan mulai menyusun Undang-Undang Tabungan Perumahan. Kedua, meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan membangun rumah susun sejahtera sewa sebanyak 100 unit, terselesaikannya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit, fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas swadaya sebanyak 12.500 unit; fasilitasi pembangunan PSU kawasan sebanyak 117.010 unit. Selain itu, fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 12.500 unit; fasilitasi dan simulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 100 ha; fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi sebanyak 7.500 unit; fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 1.750 unit; bantuan subsidi perumahan melalui FLPP bagi 93.000 unit; peluncuran DAK Perumahan dan Permukiman di 62 kabupaten/kota. Ketiga, meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui program dekonsentrasi lingkup Kemenpera. Direncanakan akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan di daerah sebagai wadah koordinasi pemangku kepentingan, penyusunan profil perumahan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan di 33 provinsi. Keempat, meningkatkan kinerja FLPP dengan memperluas cakupan program tidak hanya untuk memfasilitasi pemilikan rumah yang dipasok oleh industri perumahan tetapi juga memfasilitasi pembangunan perumahan yang diselenggarakan secara swadaya. (sumber:kompas.com)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Catatan Akhir Tahun Bidang Perumahan: Backlog 7,4 Juta, FLPP, dan UU Perkim

  1. irwan berkata:

    ass.
    tolong k email saya. irimkan brosur ke alamat email saya.

    thx
    wass

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s